Dinas ESDM Aceh mengadakan Rapat Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah sektor Pertambangan Komoditas Mineral Non Logam dan Batuan.

Kategori : ESDM ACEH Senin, 03 September 2018

Mengacu pada UU no 23 tahun 2014 tentang pengalihan wewenang ke Provinsi terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah aceh, dimana satu instansi terpusat dengan keterbatasan anggaran dan Tenaga, harus memantau segala aktifitas kegiatan penambangan di seluruh aceh, yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Oleh sebab itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh selaku Instansi Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah sektor Pertambangan komoditas Mineral Non Logam dan Batuan, yang dihadiri beberapa perwakilan instansi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.


Dalam rapat tersebut DInas ESDM Aceh mengundang beberapa Instansi di daerah guna membahas problematika dan Koordinasi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, yang nantinya akan menjadi pemasukan bagi daerah. Acara ini dipimpin langsung Oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Ir. Mahdinur. Turut pula hadir Bapak Guntur Selaku dari Perwakilan POLDA Aceh, dalam penuturan Beliau, pihak Polda siap membantu mendampingi dalam pelaksanaan dan penerapan nantinya dilapangan sehingga dapat meberikan rasa nyaman bagi Aparat Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembina dan pengawas, adapun manfaat bagi daerah Kabupaten/Kota yaitu peningkatan pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk ke depannya.

Dari hasil Rapat Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah sktor Pertambangan komoditas Mineral Non Logam dan Batuan didapat Kesimpulan
1. Pemerintah Kabupaten/ Kota agar mempersiapkan Usulan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Mulut Tambang dari masing-masing Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2019;
2. Usulan Harga Patokan dimaksud akan dibahas lebih lanjut sebagai acuan untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh yang akan di evaluasi setiap tahunnya
3. Usulan Harga Patokan yang telah dibagikan agar diisi oleh tiap Kabupaten/Kota dengan di tandatangani oleh Pejabat berwenang dan dikirim kembali ke Dinas ESDM Aceh paling lambat minggu pertama pada bulan November 2018.

 

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32