Dinas ESDM Aceh adakan Seminar dan Diskusi Tentang Tata Kelola Sektor Galian C di Aceh

Kategori : ESDM ACEH Rabu, 09 Oktober 2019

 

BANDA ACEH - Kepala Dinas ESDM Aceh, Ir. Mahdinur, MM menjadi salah satu pemateri pada diskusi mengenai optimalisasi pemerintah dalam mendorong tata kelola sektor galian C di Aceh, di Aula Dinas dinas setempat di Banda Aceh, Rabu (9/10/2019).

Dalam paparannya, Mahdi menyebutkan bahwa jumlah IUP mineral non logam dan batuan atau galian C di Aceh hingga 2019 mencapai sebanyak 450 izin.

Total izin tersebut, kata Mahdi, terdiri dari 81 IUP eksplorasi, 344 operasi produksi, dan 25 izin operasi produksi khusus pengolahan (IUPK) yang tersebar hampir di 23 kabupaten/kota se Aceh.

"Dengan banyaknya izin galian C di Aceh, maka kita berharap semua pihak perlu melakukan pengawasan bersama," kata Mahdi Nur.

Selain Mahdi Nur, diskusi itu juga diisi oleh Aspidum Kejati Aceh, Muhibuddin, Subdit Tipiter IV Polda Aceh, Iptu Sujono dan Asisten Ombudsman Aceh, Ilyas Isti.

Kadiv Advokasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung menambahkan, mengenai penertiban galian C di Aceh, dari penyampaian pihak Polda Aceh bahwa sejauh ini mereka telah banyak melakukan upaya-upaya penindakan pertambangan yang bermasalah. Serta juga melaksanakan sosialisasi.

Kemudian, Hayatuddin menuturkan, terkait persoalan perizinan pertambangan, Asisten Ombudsman Perwakilan Aceh menyarankan agar pemerintah melahirkan regulasi baru tentang perizinan pertambangan.

Hal itu merupakan bagian dari upaya peningkatan status surat edaran Gubernur Aceh tentang izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan, sehingga pengawasan berjalan optimal.

Kata Hayatuddin, hal senada juga diutarakan Aspidum Kejati Aceh, regulasi khusus yang mengatur tata kelola pertambangan mineral dan batubara maupun galian C dirasa perlu untuk segera dirumuskan oleh pemerintah.

"Karena itu, kita melihat sudah waktunya pemerintah Aceh baik eksekutif dan legislatif segera merancang qanun tentang perizinan pertambangan," tutur Hayatuddin.

Tidak hanya itu, lanjut Hayatuddin, Aspidum Kejati Aceh dan beberapa peserta juga menyarankan agar Pemerintah Aceh dalam hal ini dinas ESDM Aceh harus segera membentuk Tim Satuan Petugas (Satgas) Terpadu untuk pengawasan pertambangan.

Satgas ini dinilai merupakan solusi terakhir dalam rangka mengawasi mulai dari proses perizinan dan aktivitas yang berhubungan dengan tambang di Aceh.

"Kita harapkan, langkah untuk membentuk Tim Satgas ini segera ditindaklanjuti oleh Dinas ESDM Aceh," harap Hayatuddin.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32