Saya Putuskan Ambil Alih Blok B

Kategori : Pemerintah Aceh Selasa, 22 Oktober 2019

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sepertinya benar-benar serius ingin mengambil alih pengelolaan Blok B di Aceh Utara dari tangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Bila sebelumnya opsi ambil alih hanya dilakukan jika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap bertahan dengan skema kontrak gross split (bagi hasil kotor), maka kali ini, keputusan ambil alih sudah bersifat final, apapun keputusan ESDM nantinya.

Lantas apa yang melatarbelakangi Plt Gubernur mengambil keputusan tersebut? Sejauh mana persiapan BUMA dalam hal ini PT PEMA (Pembangunan Aceh)? Dan dari mana dananya? Berikut petikan wawancara eksklusif wartawan Serambi Indonesia, Yocerizal, dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Kontrak Blok B oleh Mobil Oil Indonesia sudah berakhir sejak 3 Oktober 2018, mengapa ketika itu tidak langsung dilakukan lelang terbuka?

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Wilayah Kerja (WK) yang akan berakhir dapat diperpanjang. Betul, sebenarnya Blok B atau WK B, secara kontrak dengan ExxonMobil itu telah berakhir 3 Oktober 2018 yang lalu. Namun, dalam hal ini, sejak tanggal 1 Oktober 2015 PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sudah melakukan pengalihan saham serta hak operatorship pengelolaan WK B dan WK NSO di Kabupaten Aceh Utara, dari ExxonMobil Indonesia Ltd kepada PT Pertamina (Persero). PHE ingin memperpanjang pengelolaan WK tersebut periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2038 (20 tahun sesuai ketentuan). Karena adanya permohonan PHE ini, maka pemerintah tidak melakukan lelang terbuka terhadap WK B tersebut.

Kontrak sementara dengan Pertamina sudah tiga kali mengalami perpanjangan sementara, tapi mengapa baru sekarang Pemerintah Aceh berani mengambil sikap tegas terhadap Kementerian ESDM?

Salah satu syarat untuk dapat diperpanjang WK oleh pemerintah, sesuai PP 23/2015, bahwa kontraktor harus terlebih dahulu mengajukan proposal atau term of condition (T&C) dan komitmen kepada pemerintah. Setelah pemerintah menyetujui, baru lah kemudian dapat diperpanjang, yaitu selama 20 tahun sesuai ketentuan amanat PP tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dalam menetapkan persetujuan perpanjangan WK harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Nah, terkait dengan WK B ini, Tim Pemerintah Aceh sejak tahun 2016 telah melakukan serangkaian pertemuan dengan PHE dalam rangka pembahasan kelanjutan pengelolaan Blok B. Pemerintah Aceh dalam hal ini sesuai amanat PP 23/2015 menginginkan agar skema pengelolaan WK B ke depan dengan skema cost recovery bukan gross split dan ini juga telah sesuai dengan Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang Gross Split, dimana dalam Pasal 24 disebutkan untuk perpanjangan WK boleh memilih salah satu, cost recovery bukan gross split.

Pada pertemuan Tim Negosiasi Pemerintah Aceh di Bandung 16-18 Januari 2019 dengan pihak PHE berdasarkan risalah rapat saat itu telah disepakati bahwa skema kontrak adalah cost recovery dan beberapa term and condition lainnya. Kemudian dilanjutkan lagi pertemuan di Jakarta tanggal 18-19 Agustus 2019 dengan tujuan untuk mengkonfirmasikan kembali hasil pertemuan Bandung, mengingat sudah semakin dekatnya tanggal berakhirnya perpanjangan sementara ke-2 WK B. Kesimpulan risalah rapat saat itu yang ditandatangani oleh Tim Negosiasi Pemerintah Aceh dan pihak PHE di antaranya menyebutkan Pemerintah Aceh tidak akan merekomendasikan perpanjangan sementara setelah 3 Oktober 2019. Apabila hingga 3 Oktober 2019 tidak terdapat kesepakatan untuk perpanjangan pengelolaan WK B, maka Pemerintah Aceh akan merekomendasikan untuk melakukan terminasi kontrak WK B.

Sampai dengan berakhirnya perpanjangan sementara ke-2 tanggal 3 Oktober 2019, pihak PHE dan Pemerintah belum menindaklanjuti hasil risalah rapat yang telah disepakati pada pertemuan di Jakarta, sehingga Pemerintah Aceh berkesimpulan bahwa Blok B Terminasi (habis masa kontrak) dan menjadi daerah bebas.

Jika ternyata Kementerian ESDM tetap ngotot dengan skema gross split, apakah menurut Anda PT PEMA siap mengelola Blok B? Persiapan apa saja yang sudah dilakukan?

Pemerintah Aceh menolak skema gross split, karena tidak sesuai dengan jiwa PP 23/2015 yang substansinya adalah cost recovery. PT PEMA akan mengikuti keputusan Pemerintah Aceh yaitu dengan skema cost recovery dan sejauh ini PT PEMA sudah kami rekomendasikan untuk mengelola WK B sesuai dengan amanat Pasal 46 ayat (10) dan saat ini PT PEMA sudah mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk mengelola WK B sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat (1) PP 23/2015. PT PEMA sesuai dengan pasal 38 ayat (1) sedang mempersiapkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan dengan saham 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Aceh.

Apakah Anda pernah bertemu khusus dengan Menteri ESDM membahas persoalan skema pengelolaan ini?

Pertemuannya secara resmi dan khusus belum pernah, namun secara informal sudah pernah kita sampaikan terkait dengan keinginan Pemerintah Aceh pengelolaan WK B skema cost recovery sesuai PP 23/2015.

Plt Kepala BPMA sebelumnya menyatakan tentang adanya kewajiban bagi calon kontraktor untuk menyediakan dana dalam bentuk signature bonus dan komitmen pasti yang harus disetorkan kepada negara? Apakah dana ini juga sudah tersedia dan dari mana dananya?

Sebenarnya di dunia perminyakan dan gas bumi, biaya yang banyak dibutuhkan dan beresiko tinggi adalah pada tahap eksplorasi dan pengembangan awal lapangan. Karena WK B ini adalah blok yang telah beroperasi produksi (eksploitasi) yang mana semua fasilitas untuk produksi minyak dan gas bumi sudah tersedia dan sedikit pengembangan lapangan yang dilakukan, maka biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan saya kira dengan bantuan dana dari Bank Aceh, PT PEMA dengan dukungan semua pihak Insya Allah mampu mengelola WK B tersebut.

Ada desakan agar Anda segera menyurati Kementerian ESDM meminta agar segera menunjuk Kepala BPMA defenitif, pendapat Anda?

Sesuai dengan amanat Pasal 25 ayat (2) PP 23/2015, pada tanggal 12 September 2019 kita telah mengirim tiga nama calon kepala BPMA definitif kepada Menteri ESDM, namun kita maklumi barangkali keputusan untuk menetapkan calon kepala BPMA definitif ini pihak Kementeria ESDM masih memerlukan diadakannya fit and propert test tersendiri, dan kita sangat berharap karena surat usulan kami sudah lebih satu bulan dan kita tunggu sampai akhir Oktober 2019.

Banyak pihak yang mengapresiasi keputusan Anda terkait blok B, tetapi ada juga yang meragukan keseriusan Anda. Bagaimana pendapat Anda?

Tentunya dengan memperhatikan dinamika yang berkembang terhadap WK B, rakyat Aceh saya yakini pasti mendukung keputusan ini. Hal ini dibuktikan beberapa waktu yang lalu pada saat sidang paripurna DPRA, salah satu anggota DPRA sebagai wakil rakyat Aceh meminta kepada Plt Gubernur Aceh untuk mengelola sendiri WK B dan saya yakini usulan anggota tersebut diamini oleh seluruh anggota DPRA saat itu. Dalam perkembangannya juga didukung oleh tokoh Aceh, Anggota DPR-RI dan lain-lainnya, sehingga saya menyikapi dengan pertimbangan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; saya putuskan untuk mengambil alih WK B oleh BUMA.

Ini sebenarnya adalah satu peluang yang betul-betul yang harus kita sikapi dan perlu keseriusan yang tinggi dari semua pihak, terutama yang terkait untuk bagaimana WK B ini dikelola oleh Pemerintah Aceh dalam hal ini oleh BUMA. Apabila WK B ini tidak kita ambil alih pada kesempatan saat ini yang telah kita ikuti semua prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kita akan kehilangan peluang pengelolaannya selama 30 tahun dan mungkin selamanya.

Mengapa Blok B ini masih menarik untuk dikelola padahal sudah dieksploitasi selama 30 tahun?

Dari data lifting migas yang kita terima setiap triwulan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM, produksi minyak dan terutama gas bumi di blok ini masih lumayan besar, 77.319 Barel Minyak Bumi dan 1,857,045.04 MMBTU untuk gas bumi Periode Januari-Maret 2019.

Berdasarkan data yang ada dan beberapa masukan yang kami terima dari pihak yang terkait, baik secara teknis maupun nonteknis, pada WK B ini terdapat lapangan-lapangan minyak dan gas bumi yang telah ditemukan tetapi belum dikembangkan, seperti lapangan Cunda, Arun Overburden, North Lhoksukon A, Rayeu C1 dan South Lhoksukon-B (SLS-B). Selain itu pada WK B juga terdapat beberapa daerah prospek dan leads yang masih perlu dilakukan penyelidikan lebih mendalam seperti pada prospek & leads Jeuku-XA, SLS-XM, SLS-XI. Cadangan minyak dan gas bumi pada lapangan tersebut masih cukup besar dan layak untuk dikembangkan. (*)

 

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Saya Putuskan Ambil Alih Blok B, https://aceh.tribunnews.com/2019/10/22/saya-putuskan-ambil-alih-blok-b?page=all.

Sumber: https://aceh.tribunnews.com/

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32