UU Terbaru Larang Gubernur Keluarkan Izin Tambang, DPRA: Tidak Berlaku untuk Aceh

Kategori : Pemerintah Aceh Selasa, 23 Juni 2020

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta gubernur untuk tidak mengeluarkan izin baru dari sektor pertambangan mineral dan batubara.

Ketentuan tersebut disampaikan setelah adanya Undang-undang terbaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

UU Minerba yang diundangkan pada 10 Juni 2020 itu nantinya bakal dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan undang-undang Minerba tersebut, saat ini sedang dalam penyusunan.

Namun, kewenangan UU Minerba tersebut tidak berlaku untuk daerah istimewa dan kekhususan yang memiliki peraturan khusus. Salah satunya Provinsi Aceh.

Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir mengatakan, mengenai pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Aceh, termasuk mineral dan batubara telah diatur dalam Pasal 156 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Karena Aceh memiliki ketentuan khusus terkait Minerba yang diatur dalam UUPA, maka UU terbaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba itu tidak berlaku untuk Aceh.

"Pengaturan pengelolaan SDA Aceh itu dikelola oleh Aceh sendiri, sehingga UU Minerba baru itu secara otomatis tidak berlaku untuk Aceh," kata Irpannusir dalam jumpa pers di ruang rapat Komisi II DPRA, Senin (22/6).

Selain itu, kata Irpannusir, pada pasal 173A UU 3 Tahun 2020 tentang Minerba itu disebutkan bahwa kebijakan tersebut juga berlaku bagi daerah khusus seperti Aceh sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang kekhususannya. Tetapi, UUPA sudah mengatur tentang pengelolaan SDA Aceh.

"Maka artinya, Aceh masih mengelola SDA secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUPA," ujarnya.

Irpan menyampaikan, Komisi II DPRA mendukung sepenuhnya kebijakan dari Pemerintah Pusat karena telah melakukan penyesuaian dengan UUPA terkait pengelolaan SDA.

Serta, lanjut Irpan, pihaknya juga mendukung langkah baik Pemerintah Aceh yang sejak awal sudah mengingatkan Pemerintah Pusat bahwa Aceh memiliki peraturan khusus.

"Ada surat yang dikirimkan oleh Gubernur Aceh pada Mei 2020 perihal pengelolaan Minerba di Aceh, surat itu ditujukan kepada Mendagri sebelum lahirnya UU 3 tahun 2020 tersebut, dan ditembuskan ke Presiden," tutur politikus PAN itu.

Hal senada juga diutarakan Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur mengapresiasi Pemerintah Pusat karena sudah memasukkan pasal 173A yang memperhatikan kekhususan Aceh. Artinya, UU Minerba itu tidak melangkahi UUPA.

"Karena didalam pasal tersebut jelas disebutkan, ketika satu provinsi mempunyai kewenangan khusus tentang SDA termasuk Minerba, maka UU Nomor 3 Tahun 2020 itu tidak berlaku untuk Aceh. Ini sudah kita kaji dengan Biro Hukum," tegas Mahdinur.

Mahdinur juga menjelaskan, dalam konteks kewenangan, Aceh memang tidak mengikuti UU Minerba tersebut. Tetapi mengenai norma standar prosedur, Aceh tetap berpedoman pada UU Nomor 3 Tahun 2020 itu.

"Kalau norma prosedur kita ikut UU Minerba, misal bagaimana menerbitkan izin, itu kita ikut bagaimana diatur disini. Tetapi kalau kewenangan menerbitkan izin itu ada di provinsi," pungkas Mahdinur.

Sumber: https://www.ajnn.net/news/uu-terbaru-larang-gubernur-keluarkan-izin-tambang-dpra-tidak-berlaku-untuk-aceh/index.html.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32